MahesaMediaCenter, Nabire – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nabire, melalui Komisi C akan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna memperhatikan kondisi jembatan Siriwini Bawah.
Pasalnya, jembatan ini merupakan satu-satunya akses penghubung antara kelurahan Siriwini dan SMAN 3 Nabire. Jembatan dan jalan tersebut merupakan tanggung jawab Pemprov Papua.
“Kami akan koordinasi dan desak Pemprov melalui dinas teknis. Sebab ada sekolah di sana yang sangat tergantung pada jembatan itu, karena kebanyakan siswa-siswi melalui jalan itu untuk pergi dan pulang dari sekolah,” ungkap Sekretaris Komisi C DPRD Nabire, Rohedi M. Cahya pada Kamis (29/07/2022).
Menurutnya, jalan dan jembatan tersebut merupakan aset milik Pemprov Papua yang dibangun dengan menggunakan anggaran atau APBD Provinsi. Sehingga perlu dipilah-pilah mana tanggung jawab Kabupaten dan mana tanggung jawab Provinsi.
Sebab jalur dari Siriwini Bawah menuju ke Samabusa dibangun dengan anggaran APBD Provinsi. Sehingga perawatan dan perbaikan merupakan tanggung jawab Pemprov Papua.
“Jadi kami akan berkoordinasi dengan Pemprov melalui OPD terkait, karena ini kondisinya sudah memprihatinkan dan sangat berbahaya,” pungkasnya.(TR)
