MahesaMediaCenter, Morowali – DPRD Morowali yang dinahkodai oleh mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang juga getol dalam dunia pergerakan tidak luput dari sorotan masyarakat. Sebut saja, Kuswandi mantan aktivis PRD itu diduga gagal fokus dalam mengambil sikap terhadap polemik investasi pertambangan yang ada di Kabupaten Morowali.
Dimana mantan aktivis PRD itu ikut bersuara lantang terhadap berbagai isu Investasi yang dianggapnya bermasalah. Belum lama ini, Ketua DPRD Morowali itu bersama Tim bentukannya melibatkan para anggota DPRD Morowali turun meninjau langsung kelapangan menyorot habis-habisan kegiatan pertambangan PT. Tiran Indonesia yang berada di desa Matarape Kecamatan Menui Kepulauan wilayah paling ujung Kabupaten Morowali yang jaraknya kurang lebih ratusan kilometer dari ibukota kabupaten.
Selanjutnya menyisir masuk ke wilayah Kecamatan Bungku Pesisir sampai ke PT. Alaska Dwipa Perdana yang berada di kecamatan Wita Ponda juga ikut ditinjau langsung hingga berujung penghentian aktifitas. Tidak ketinggalan pembangunan kawasan Industri PT. Baoshua Taman Industri Investmen Group (BTIIG) dikecamatan Bungku Barat Juga ikut dievaluasi disorot dan di evaluasi.
Anehnya polemik dikecamatan Bungku Timur atas kegiatan PT. Oti Eya Abadi yang diduga melakukan penambangan dan pengangkutan Ore Nikel diatas lahan sengketa Vs PT. Aneka Tambang tbk, yang berjarak kuranglebih 30 kilometer dari ibukota kabupaten tidak dipersoalkan.
Bukan hanya masalah lahan sengketa, jalan haulingpun kuranglebih berjarak 3 meter dari aliran sungai, hutan mangrove akses jalan hauling ikut dibabat hingga Jetty yang digunakan juga diduga tidak mengantongi Izin, dan barang tentu hal itu menimbulkan masalah.
Dari beberapa masalah investasi pertambangan yang pernah ditangani oleh tim bentukan Ketua DPRD Morowali periode 2019-2024 itu, seketika PT. Oti Eya Abadi hilang tidak tersentuh.
Dari deretan Peristiwa-peristiwa diatas, diduga ada skema terselubung oleh pihak-pihak tertentu yang diduga melibatkan peran oknum anggota legislatif yang sengaja dimainkan secara beriringan dengan oknum pejabat Eksekutif dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.
Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melakukan pengawasan khusus dibidang pertambangan.
