MahesaMediaCenter, Padang – Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, menerima penghargaan Nominasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik di Kawasan Sumatera diserahkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, melalui Asisten Deputi Pangan Kemenko Perekonomian RI, Muhammad Saifullah.
Penghargaan tersebut diterima gubernur pada gelaran Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi 2023, di Hotel Pangeran Beach, Kamis (19/10/2023).
Saat membuka rakor yang mengusun tema ‘Mitigasi Kenaikan Harga Pangan Akibat Resiko Perubahan Iklim (elnino) dan Ketersediaan Bahan Bakar Minyak di Provinsi Sumatera Barat’ itu, Mahyeldi mengatakan bahwa perkembangan inflasi Sumbar pada September 2023 turun ke angka 1.93 persen, daei sebelumnya 3,23 persen pada Agustus 2023.
“Kita patut berbangga, mengingat inflasi kita di Sumbar turun pada September ini. Hanya selisih hampir 1 persen di bawah inflasi nasional yang berada pada angka 3 persen,” kata Mahyeldi.
Meski begitu, lanjut Mahyeldi mengingatkan bahwa pada Oktober tahun ini harga beras dan gula pasir terus mengalami kenaikan, yang ikut disebabkan oleh fenomena el nino di Indonesia, sehingga produksi beras dalam negeri menjadi terganggu, karena banyak petani yang gagal panen sehingga menyebabkan kelangkaan beras di tengah masyarakat, termasuk di Sumbar.
Disebutkan Mahyeldi, pertanian masih menjadi sektor utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan Ekonomi Sumbar.
Sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan memberikan kontribusi sebesar 21,20 persen untuk pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2022 dan merupakan kontribusi terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya.
“Untuk itu, perlu terus didorong peningkatan produktivitas pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta implementasi digital farming. Saya meminta semua pihak terus berinovasi, dan jangan sampai semua sektor pangan Sumbar mengalami kenaikan harga secara bersamaan, karena itu akan berdampak sangat besar terhadap perekonomian,” ucapnya.
Ada pun terkait inflasi, Mahyeldi mengatakan sektor yang agak sulit terkendalikan di antaranya adalah kenaikan tarif transportasi udara, kenaikan harga pupuk nonsubsidi akibat langkanya pupuk bersubsidi, serta kelangkaan gas elpiji bersubsidi.
“Fluktuasi harga bahan bakar minyak nonsubsidi juga memiliki imbas besar terhadap transportasi kita,” ujarnya.
Oleh karenanya Mahyeldi berharap, Pertamina dapat menjelaskan bagaimana situasi dan keadaan ketersedian bahan bakar minyak hingga akhir 2023 di Sumbar. Apalagi terkait isu rencana penghapusan bahan bakar minyak subsidi jenis pertalite dan bio solar pada tahun 2024. “Tentu ini akan berdampak pada kenaikantarif transportasi, dan pasti akan menaikan harga komoditas, terutama pangan,” jelasnya.
Mahyeldi juga meminta instansi dan lembaga yang terkait dengan sektor ini agar dapat membantu, di samping mengatasi lonjakan harga tiket pesawat pada waktu-waktu tertentu, juga dapat membantu mengatasi kelangkaan bahan-bahan bersubsidi yang di pasaran.
“Termasuk mengatasi kelangkaan pupuk, perlu peningkatan pelaksanaan gerakan pertanian organik di daerah sentra pertanian serta penerapan digital farming,” ucapnya lagi.
Tampak hadir Prof. Dr. Ir. Risfaheri, M.Si selaku Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Badan Pangan Nasional, Dr. Rachmat, S.Si, CRMO selaku Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Kepala Perum Bulog Sumbar, serta Sales Manager Area Sumbar PT. PERTAMINA (Persero).
Hadir juga Pj. Bupati Tanah Datar, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumbar, Para Kepala Lembaga/Instansi Pusat Wilayah Sumbar, Kepala BPS Prov. Sumbar, Para Sekda dan Kepala Dinas Pangan se Sumbar serta Para Kepala OPD Lingkup Pemprov Sumbar.
( Delco Fitril Junarlis Sumbar )
