MahesaMediaCenter, Sorong – Kepala dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat, Victor F Salosa, S.pd, ST, MT mengaku, Progres Pembangunan proyek Terminal Tipe B Sorong mengalami keterlambatan akibat item pekerjaan tertentu yang memerlukan waktu yang panjang, katanya, Kamis, (18/04) di Hotel Vega Kota Sorong.
Pasalnya, proyek puluhan milyar yang bersumber APBD Provinsi Papua Barat tersebut, sudah melalui mekanisme lelang sesuai prosedur.
Adapun, terdapat kekurangan dalam pelaksanaan fisik seperti pemberitaan media massa, katanya, biasa yang sering terjadi. Bahkan keterlambatan pelaksanaan dapat di atasi melalui perpanjangan waktu dan asuransi bank.” ujarnya.
Ditanya, soal salah satu gedung milik dinas perhubungan yang digunakan sebagai direksi keet PT. PULAU DUA SENTOSA selaku kontraktor pelaksana berdalih hak editor atau pemeriksa.
“Memang benar, salah satu Gedung digunakan sebagai kantor direksi keet atas ijin dinas saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berfungsi sebagai penghubung antara PA/KPA dan penyedia dalam dokumen pelaksanaan proyek ini”
Menurutnya, menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pribadi atau kontraktor bukanlah sebuah kesalahan. Sebab, gedung tersebut berada pada lokasi pelaksanaan proyek yang sama.
Pantauan media ini, nampak direksi keet oleh PT. PULAU DUA SENTOSA berukuran 3×4 Cm asal-asalan seakan mendalilkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagai syarat. Namun, tidak selayaknya.
Bukan hanya itu, masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ikut terabaikan. Meskipun pihak PT Pulau Dua Sentosa menerapkan K3, namun dalam pantauan lapangan, nampak para pekerja tidak mengenakan safety sesuai amanatkan UU No 1 tahun 1970.
Sementara itu, Glen selaku pengawas lapangan ditemui di lokasi proyek menyebutkan, gedung milik dinas perhubungan papua barat daya yang digunakan sebagai direksi keet atas ijin kepala dinas dan oknom pejabat pada kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Gedung pemerintah dipergunakan sebagai direksi keet atas persetujuan kepala dinas perhubungan dan orang dari BPK pusat. Kami sudah minta ijin ketika itu, pemeriksaan BPK didampingi kepala dinas perhubungan” katanya. (Res)
