MahesaMediaCenter, Sorong || Berdalih trauma,Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong, Kasus Proyek dinas Pendidikan bungkam informasi terhadap media massa.
Namun, upaya pengumpulan data di lapangan oleh awak media berbanding terbalik, bahwa terdapat sejumlah persoalan proyek pemerintah kabupaten sorong, khususnya, dinas pendidikan sehingga diduga pihak BPKAD menghindar.
Sejumlah pegawai mengaku takut memberikan informasi, kemungkinan besar dipicu oleh Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pj Bupati pada tahun lalu. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran dan trauma yang mendalam di kalangan pegawai BPKAD ketika diminta keterangan terkait proyek dinas pendidikan. Selain staf, Cut Faida,S.Sos. Selaku Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Sorong, juga mengaku mengalami trauma dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.
Sementara itu, kontraktor selaku pelaksana proyek milik dinas pendidikan bahwa adanya keterlambatan dan kurang bayar proyek pembangunan sekolah. Bukan hanya itu, tapi berdasarkan data dari beberapa kepala sekolah SD, SMP, dan SMA, mengalami permasalahan serupa.
Ironisnya, gedung sekolah SMP Negeri 6 Klamono yang telah selesai dibangun tidak bisa digunakan karena kunci masih dipegang atau tahan oleh kontraktor yang belum menerima pembayaran penuh.
informasi lainnya juga, menyebutkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong diketahui menangani sekitar 200 proyek, namun informasi mengenai status pembayaran proyek tersebut juga simpang siur.
Di BPKAD, staf mengaku Kepala BPKAD tidak ada dan hanya ada Pelaksana Harian (PLH) yang bertugas. Upaya memperoleh informasi yang jelas sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik masih menemui jalan buntut.
berdasarkan informasi tersebut, awak media ini berupaya mendapat keterangan resmi Kepala BPKAD akan tetapi tidak berhasil. Kontak melalui WhatsApp, telepon, dan kunjungan langsung ke kantor secara resmi sesuai perintah UU juga tidak direspon baik oleh pihak BPKAD.
Bahkan, Kabag Keuangan selalu mengarahkan awak media untuk menghubungi bendahara yang mengaku trauma dan takut memberikan informasi.
Investigasi yang dilakukan selama beberapa bulan mengungkapkan rumitnya birokrasi dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan proyek pembangunan sekolah di Kabupaten Sorong. Hal ini tidak hanya merugikan kontraktor tetapi juga menghambat kemajuan pendidikan di daerah tersebut.
Diharapkan dengan adanya pemberitaan ini, pihak berwenang dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan proyek pemerintah khususnya pembangunan sekolah dimaksud. Serta memberikan perlindungan kepada pegawai yang merasa terancam dalam menjalankan tugasnya.”(RU)
Simak berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran berita SuaraMabes.com di WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFTbjqLo4hlGdXlRr1u. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
