MahesaMediaCenter (Jaringan MSM), Banda Aceh – Nama Sulaiman Bakri, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Banda Aceh, kini mencuat bukan hanya karena kiprahnya dalam dunia pendidikan, tetapi juga karena dua aset mewah yang berhasil ia kumpulkan dalam waktu hanya tiga tahun sejak menjabat. Setelah dilantik pada Agustus 2021, Sulaiman yang dikenal sebagai seorang pejabat publik ini kini memiliki sebuah penginapan senilai Rp 5 miliar dan sebuah rumah pribadi senilai Rp 2,5 miliar. Semua ini menimbulkan satu pertanyaan besar: dari mana sumber kekayaan tersebut?
Aset Mewah yang Bikin Warga Geram
Bukan hanya berstatus sebagai pejabat publik, Sulaiman kini dilihat memiliki dua properti mewah di kawasan Lamdom, Banda Aceh. Aset senilai miliaran rupiah ini jelas jauh melampaui kemampuan seorang ASN dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan IV/B. Bagaimana mungkin seorang Kadisdikbud yang gajinya tak seberapa bisa membeli properti semahal itu? Publik tak tinggal diam dan mulai meragukan asal-usul kekayaannya.
Proyek Rehabilitasi Sekolah, Apakah Ada Hubungan dengan Kekayaan Sulaiman?
Selama tiga tahun menjabat, Sulaiman bertanggung jawab atas berbagai proyek besar di dunia pendidikan, termasuk rehabilitasi sekolah-sekolah di Banda Aceh. Salah satu proyek besar yang dikelola adalah rehabilitasi ruang kelas di beberapa SMP. Namun, banyak pihak mengkritik kualitas pekerjaan yang dianggap buruk dan tak sesuai standar. Bahkan, ada tudingan bahwa beberapa proyek tersebut justru sarat dengan kepentingan pribadi, dengan perusahaan-perusahaan yang memenangkan tender meskipun tidak memberikan penawaran terbaik.
Apakah proyek-proyek yang seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan justru disalahgunakan sebagai ajang mencari keuntungan pribadi? CV. Ridhapo Jaya, yang memenangkan tender rehabilitasi ruang kelas di SMP Negeri 10, menjadi sorotan karena mengajukan penawaran lebih tinggi dari perusahaan lain, meskipun kualitas hasil kerja sangat diragukan.
Ke Mana Arah Sumber Kekayaan Sulaiman?
Dengan jabatan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran negara, banyak pihak yang curiga akan ada praktik korupsi atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa yang dikelola oleh Sulaiman Bakri. Dalam proyek rehabilitasi yang melibatkan anggaran miliaran rupiah ini, publik mempertanyakan apakah Sulaiman terlibat dalam pengaturan proyek-proyek tertentu demi mengumpulkan kekayaan pribadi.
Misalnya, proyek di SMP Negeri 10 yang dikelola oleh CV. Ridhapo Jaya dengan nilai kontrak Rp 1,6 miliar diduga tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Banyaknya keluhan tentang kualitas bangunan yang buruk semakin memperkuat dugaan adanya “permainan” di balik proyek-proyek tersebut.
Masyarakat Mendesak Transparansi
Keberadaan aset mewah Sulaiman Bakri kini menjadi topik hangat di kalangan warga Banda Aceh. Mereka menuntut kejelasan tentang sumber kekayaan yang dimiliki oleh pejabat publik tersebut. “Kami ingin tahu, dari mana asal uang untuk membeli properti semahal itu? Sebagai pejabat publik, dia harus bisa memberikan penjelasan yang transparan,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Aparat Hukum Harus Segera Turun Tangan
Dengan segala kecurigaan yang muncul, masyarakat kini mendesak pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan menyeluruh atas sumber kekayaan Sulaiman Bakri. Tidak hanya itu, audit terhadap pengadaan barang dan jasa yang dikelola Sulaiman harus segera dilakukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran negara. Keberanian aparat hukum untuk menuntaskan perkara ini akan sangat menentukan citra pemerintahan Kota Banda Aceh yang saat ini tengah terpuruk akibat berbagai dugaan praktik korupsi di kalangan pejabat tinggi. Transparansi dan keadilan harus ditegakkan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak semakin tergerus. (Sudirman)
