JakartaBicara (Jaringan MSM), Kab. Indragiri Hilir – Ketua Komisi III DPRD Riau, Ma’mun Solikhin, mengungkapkan kesulitan berkomunikasi dengan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Riau setelah kantor dinas tersebut digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Ma’mun, kondisi ini menciptakan suasana kerja yang kurang nyaman, terutama bagi pegawai baru yang mungkin belum memahami sepenuhnya perkembangan kasus yang tengah ditangani KPK.
“Sejak penggeledahan kantor PUPR oleh KPK, kami kesulitan berkomunikasi dengan rekan-rekan di sana. Hal ini tentu berdampak pada efektivitas kerja, khususnya dalam hal koordinasi dan perencanaan pembangunan,” ujar Ma’mun pada Selasa (4/2/2025).
Politisi PDIP ini juga menyoroti dampak yang lebih luas dari situasi tersebut terhadap pembangunan infrastruktur di Riau. Ia berharap KPK segera menuntaskan penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan flyover Simpang SKA Pekanbaru tahun 2018.
“Jika kinerja pejabat PUPR terganggu, maka pembangunan infrastruktur juga berpotensi terhambat. Kami berharap kasus ini dapat segera diselesaikan agar roda pembangunan di Riau tetap berjalan dengan baik,” tambahnya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa KPK telah menyita sejumlah ponsel milik kepala bidang dan kepala subbagian (Kasubag) di PUPR PKPP Riau sebagai bagian dari pendalaman kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek flyover tersebut.
Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak KPK mengenai perkembangan penyelidikan kasus tersebut. Namun, Komisi III DPRD Riau berharap ada kejelasan dalam waktu dekat agar tidak terjadi stagnasi dalam program pembangunan di provinsi ini.
Dum 0832
