MahesaMediaCenter (Jaringan MSM), Dumai – Kasus korupsi yang melibatkan Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), telah mengguncang dunia korporasi dan hukum di Indonesia. Karen, yang pernah dinobatkan sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di Asia oleh Forbes, juga tercatat sebagai perempuan pertama yang memimpin Pertamina. Ia terjerat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pertamina. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan figur penting di perusahaan energi negara dan potensi kerugian negara yang sangat besar.
Kronologi Kasus
Kasus ini bermula dari rencana PT Pertamina (Persero) untuk melakukan pengadaan LNG pada tahun 2012 sebagai alternatif mengatasi defisit gas di Indonesia yang diperkirakan terjadi pada kurun waktu 2009 hingga 2040. Karen Agustiawan, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina sejak 5 Februari 2009, mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerja sama dengan beberapa produsen dan supplier LNG dari luar negeri, salah satunya adalah perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC dari Amerika Serikat.
KPK menduga Karen mengambil keputusan tersebut secara sepihak tanpa melakukan kajian yang menyeluruh dan tidak melaporkannya kepada Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero). Selain itu, Karen juga tidak melaporkan hal ini kepada pemerintah sebagai pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). KPK dan BPK bahkan pergi ke Amerika Serikat untuk menelisik dokumen terkait kasus korupsi LNG ini. Akibatnya, seluruh kargo LNG milik PT Pertamina (Persero) yang dibeli dari perusahaan CCL LLC Amerika Serikat tidak terserap di pasar domestik. Hal ini terjadi karena harga gas dunia turun dan pasokan LNG dalam negeri melimpah, sehingga serapan gas domestik, termasuk untuk diekspor, tidak maksimal. Kondisi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar USD 140 juta atau setara dengan Rp2,1 triliun 3.
Dalam kasus ini, penyidik KPK juga sempat memeriksa Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Periode 2011-2014, Dahlan Iskan. Dahlan diperiksa karena Karen Agustiawan menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina pada periode tersebut. Pada Agustus 2014, Karen Agustiawan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama Pertamina. Dahlan Iskan, Menteri BUMN saat itu, menyatakan bahwa Karen mengundurkan diri karena mendapat tawaran mengajar di Harvard University.
Dakwaan dan Putusan Pengadilan
1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 4 Juni 2024, 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.
2. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, 30 Agustus 2024, menguatkan putusan Pengadilan Negeri.
3. Mahkamah Agung , 28 Februari 2025, 13 tahun penjara dan denda Rp650 juta subsider 6 bulan kurungan.
Karen Agustiawan didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001. Ia dituduh merugikan negara sebesar USD 113,84 juta atau setara Rp1,77 triliun, memperkaya diri sendiri sebesar Rp1,09 miliar dan USD 104.016 (Rp1,62 miliar), serta memperkaya korporasi CCL sebesar USD 113,84 juta (Rp1,77 triliun).
Pada 24 Juni 2024, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Karen Agustiawan bersalah melakukan korupsi pengadaan LNG periode 2011-2021. Ia dihukum penjara sembilan tahun dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada 30 Agustus 2024. Namun, Mahkamah Agung (MA) pada akhirnya memperberat vonis Karen menjadi 13 tahun penjara dan denda sebesar Rp650 juta subsider 6 bulan kurungan melalui putusan kasasi pada 28 Februari 2025.
Kerugian Negara
Kerugian negara akibat kasus korupsi ini ditaksir mencapai Rp2,1 triliun. Kerugian ini muncul karena LNG yang dibeli Pertamina dari CCL tidak terserap di pasar domestik dan harus dijual dengan harga murah di pasar internasional. KPK juga mendalami potensi kerugian negara yang lebih besar, mencapai USD 337 juta atau sekitar Rp5,4 triliun, yang terjadi pada tahun 2020. Kerugian ini diduga terjadi karena kontrak-kontrak LNG yang telah dibuat sebelumnya.
Peran Karen Agustiawan
Karen Agustiawan, selaku Direktur Utama Pertamina saat itu, dianggap bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi. Ia dituding mengambil keputusan sepihak dalam pengadaan LNG tanpa melalui prosedur yang seharusnya. KPK juga menduga adanya gratifikasi yang melibatkan anak kandung Karen dalam proyek pembelian gas dari anak perusahaan Cheniere Energy Inc. Selain Karen, terdapat dua orang lain yang diduga terlibat dalam kasus ini, yaitu Yenni Andayani selaku Senior Vice President Gas and Power PT Pertamina 2013-2014 dan Hari Karyulianto selaku Direktur Gas PT Pertamina 2012-2014.
Upaya Hukum
Karen Agustiawan telah menempuh berbagai upaya hukum untuk melawan vonis yang dijatuhkan kepadanya. Ia mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kuasa hukum Karen, Luhut Pangaribuan, mengungkapkan sejumlah alasan kliennya mengajukan banding. Salah satunya adalah majelis hakim di tingkat pertama dinilai tidak mempertimbangkan sejumlah fakta yang membantah surat dakwaan. Luhut menyatakan bahwa “tidak ada perbuatan dan conflict of interest, (tapi) dinyatakan salah dan melawan hukum. Negara tidak ada rugi (tapi) dinyatakan ada kerugian negara, ada perintah jabatan, (tapi) tidak dibahas.” Karen kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun MA justru memperberat hukumannya.
Kasus Korupsi Sebelumnya
Pada tahun 2018, Karen Agustiawan juga pernah tersandung kasus korupsi terkait investasi Pertamina di blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia pada tahun 2009. Ia dituduh menyebabkan kerugian negara sebesar Rp568 miliar dan divonis 8 tahun penjara pada Juni 2019. Namun, Mahkamah Agung menerima banding Karen dan membatalkan vonis tersebut pada tahun 2020.
Argumentasi Bantahan
Karen Agustiawan membantah bahwa keputusannya dalam pengadaan LNG merugikan negara. Ia mengklaim bahwa pada tahun 2018, Pertamina justru mendapatkan keuntungan dari pembelian LNG tersebut. KPK menanggapi bantahan Karen dengan menyatakan bahwa penetapan tersangka telah didasarkan pada kecukupan alat bukti dan apa yang disampaikan oleh Karen bisa menjadi pembelaannya di persidangan.
Analisis Kasus
Kasus korupsi LNG yang melibatkan Karen Agustiawan menunjukkan lemahnya pengawasan dan tata kelola di perusahaan BUMN. Keputusan Karen untuk melakukan pengadaan LNG tanpa melalui prosedur yang seharusnya dan tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris dan pemerintah menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan di Pertamina. Kasus ini juga menjadi sorotan karena melibatkan figur perempuan yang sebelumnya memiliki reputasi baik di dunia korporasi. Putusan MA yang memperberat hukuman Karen menunjukkan komitmen penegak hukum untuk memberantas korupsi, tanpa pandang bulu.
Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang tantangan yang dihadapi oleh perempuan pemimpin di industri yang didominasi laki-laki, seperti sektor minyak dan gas. Sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan mungkin menghadapi tekanan dan hambatan yang berbeda dibandingkan dengan pemimpin laki-laki.
Selain itu, kasus ini berpotensi memberikan dampak jangka panjang pada sektor energi di Indonesia. Kontroversi seputar pengadaan LNG dapat mempengaruhi investasi di proyek-proyek energi di masa depan dan menimbulkan keraguan terhadap tata kelola perusahaan BUMN di sektor energi.
Dampak Kasus
Kasus ini memberikan dampak yang signifikan, tidak hanya bagi Karen Agustiawan dan Pertamina, tetapi juga bagi sektor energi dan tata kelola BUMN di Indonesia.
Dampak terhadap Pertamina: Kasus ini mencoreng citra Pertamina sebagai perusahaan energi negara dan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan internal di perusahaan tersebut.
Dampak terhadap Sektor Energi: Kasus ini dapat mempengaruhi iklim investasi di sektor energi, khususnya di proyek LNG. Investor mungkin akan lebih berhati-hati dalam menanamkan modal di Indonesia karena khawatir akan risiko korupsi dan ketidakpastian hukum.
Dampak terhadap Tata Kelola BUMN: Kasus ini menunjukkan perlunya reformasi tata kelola BUMN untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi, dan penegakan hukum yang tegas merupakan langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk memastikan BUMN dikelola dengan baik dan bebas dari korupsi.
Pada akhirnya, kasus korupsi LNG yang melibatkan Karen Agustiawan merupakan kasus yang kompleks dan menyita perhatian publik. Kerugian negara yang besar dan keterlibatan figur penting di Pertamina membuat kasus ini menjadi preseden buruk bagi tata kelola perusahaan BUMN. Putusan MA yang memperberat hukuman Karen menjadi pengingat bahwa siapa pun yang melakukan korupsi akan diproses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya memperkuat sistem pencegahan korupsi di BUMN. Pemerintah dan DPR perlu menetapkan regulasi yang lebih ketat dan melakukan pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa BUMN dikelola dengan baik dan bersih dari korupsi. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN, sehingga publik dapat memantau penggunaan uang negara dan mencegah terjadinya penyelewengan. Apalagi Pertamina menyita perhatian publik dengan bertambahnya mega kasus yang baru-baru ini muncul terkait Korupsi Pertamax yang diduga merugikan negara hampir 1000 triliun rupiah. (@PT)
