MahesaMediaCenter (Jaringan MSM), Aceh – Hanafiah meminta, pemerintah harus mengambil langkah kongkrit untuk meminta audit dana program Corporate Sosial Responsibility (CSR) setiap perusahaan yang memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP),seperti CSR perbankan,perusahaan tambang batu bara dan program CSR perusahaan lainnya yang beroperasi dalam wilayah Aceh,mensinyalir terjadi kebocoran anggaran yang cukup besar karena tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna dalam pemakaian aset-aset tersebut.
Setiap perusahaan yang berdomisili di Aceh harus bersedia untuk menjalankan kerja sama atau bermitra dengan pemerintah Aceh,perusahaan harus mengadakan program sosial kemasyarakatan ataupun pembangunan yang menyentuh langsung kepada masyarakat.
CSR wajib dijalankan perusahaan-perusahaan sesuai Undang-Undang Perusahaan Terbatas (UUPT) Nomor 40 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2012.
”Jika pihak perusahaan tidak menjalankannya dengan baik, maka harus dikenakan sanksi-sanksi. Salah satunya mungkin dengan tidak memberikan izin perpanjangan perusahaan,” ujarnya
”Nanti sebelum perusahaan tersebut melakukan perpanjangan izin di cek saja, apakah CSR nya berjalan dengan baik apa tidak, kalau tidak jangan dikeluarkan izinnya lagi.
berdasarkan laporan dan informasi dari berbagai pihak di Aceh dana CSR tidak transparan dan tidak terbuka kepada masyarakat, semestinya menyampaikan informasi secara berkala kepada masyarakat terkait kondisi dan posisi aset yang nota bene nya adalah milik rakyat dan harus diketahui rakyat. “Karena aset pemerintah daerah tersebut adalah merupakan informasi yang harus dibuka kepada publik,” tegas Hanafiah.
Hanafiah akan lebih proaktif mendorong agar di era pemerintah Aceh yang baru supaya bersih, akuntabel dan dipercaya oleh masyarakat dengan dimulai dari terbuka atau transparansi pengelola pemerintahan atau badan publik terhadap masyarakat, mulai dari perencanaan sampai implementasi di lapangan termasuk kebijakan.
