MahesaMediaCenter (MSM Network), Jakarta – Selama satu dekade terakhir, deforestasi di Indonesia menunjukkan rapor merah yang kian memburuk, terutama sepanjang 2023 yang lalu. Deforestasi merujuk pada berkurangnya luas hutan di seluruh dunia yang hilang karena penggunaan lain seperti lahan pertanian, urbanisasi, atau kegiatan pertambangan.
Deforestasi yang dipercepat oleh aktivitas manusia sejak tahun 1960 telah berdampak negatif pada ekosistem alam, keanekaragaman hayati, dan iklim. Ijin berbagi kata Emmanuel dari Laudato Si Indonesia, Mutis adalah jantung peradaban Orang Timor. Mutis adalah rumah pertama bagi orang Dawan sebelum terjadi kawin mawin dan tersebar di seluruh Timor saat ini.
Pengalihan status ini dilakukan hanya sepihak saja tanpa melibatkan semua masyarakat pemilik Mutis dan orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu. Sesungguhnya bukan pemilik Mutis. Wilayah Mutis meliputi 3 (tiga) Kabupaten yakni Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan sebagian Kabupaten Kupang. ironisnya semua ini tidak dilibatkan.
Nama Mutis sendiri terdiri dari dua suku Kata “Mum’ Tis ‘ yang berarti Hadir semua, semua ada. Mutis adalah jantung peradaban Orang Timor. Mutis adalah rumah pertama bagi orang Dawan sebelum terjadi kawin mawin dan tersebar di seluruh Timor saat ini.
Bila Cagar Alam Pegunungan Mutis (saat ini memang sudah Cagar Alam?) begitu penting bagi seluruh masyarakat Dawan yang sudah sangat menyebar di Pulau Timor, apakah peralihan ke Taman Nasional malah tidak memberi akses yang lebih mudah ke pegunungan Mutis kepada seluruh masyarakat Dawan, dan juga seluruh bangsa? Laudato Si’ mengingatkan kita bahwa bumi milik Tuhan yang Ia percayakan pertama-tama kepada keluarga besar manusia dan makhluk-makhluk lainnya, sedangkan milik pribadi atau kelompok tertentu boleh tetapi selalu tunduk kepada sejahteraan umum seluruh masyarakat, bangsa, umat manusia, kelangsungan hidup di bumi. Asal diatur secara adil.
Kebutuhan komoditas seperti pangan, industri, dan pertambangan menjadi pendorong utama hilangnya kawasan hutan. Upaya pelestarian seakan kurang serius, sehingga pengrusakan hutan masih berlangsung di berbagai wilayah, seperti Kalimantan dan Papua. Riau, Kalimantan Barat, hingga Sulawesi Tengah menjadi beberapa area yang paling terdampak pada tahun 2023.
Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, meskipun sempat ada penurunan signifikan sejak 2015, tren deforestasi kembali naik tahun ini. Penggundulan hutan terus terjadi, mengorbankan ekosistem yang tersebar di seluruh negeri, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.
Berbagai program pemerintah, seperti food estate di Kalimantan Tengah, cetak sawah di lahan gambut, hingga proyek nikel di Sulawesi, turut menyumbang kerusakan hutan dalam skala besar. Atas nama Program Strategis Nasional (PSN), ribuan hektar lahan hutan dikorbankan demi infrastruktur dan hilirisasi industri, namun menimbulkan dampak lingkungan yang mengkhawatirkan.
Dengan lebih dari 1,7 juta peringatan deforestasi dalam dua minggu Oktober 2024, laju deforestasi semakin menegaskan ancaman pada keberlanjutan lingkungan. Di bawah pemerintahan yang baru, besar harapan bahwa tren penggundulan hutan ini dapat ditekan.
Apakah kita akan melihat perubahan menuju pelestarian hutan di tahun-tahun mendatang? Berbicara tentang Poyek Strategis Nasional ( PSN),saya Ringo jurnalis Pusat Media Sara Mabes (MSM) telah mempublikasikan pada ediisi Oktober lemarin, dibawah judul “Mongabagay Indonesia ?
Mengawasi Proyek Strategis Nasional (PSN)” Disitu saya jelaskan bahwa , Mongabay adalah organisasi media nirlaba independen yang memiliki misi untuk melaporkan perubahan tantangan alam dan planet melalui jejaring jurnalis lokal/global. Tentang Mongabay adalah sebuah proyek dari Mongabay.com, situs web tentang ilmu lingkungan yang populer dan berita konservasi yang dimulai pada tahun 1999 oleh Rhett A. Butler.
Proyek Strategis Nasional (disingkat PSN) adalah proyek-proyek infrastruktur Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah.
PSN diatur melalui Peraturan Presiden, sementara pelaksanaan proyeknya dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha serta Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri.
Landasan hukum PSN adalah Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 yang berturut-turut diubah dengan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden No 56 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020.
Apakah kita akan melihat perubahan menuju pelestarian hutan di tahun-tahun mendatang? Dilansir dari Suara.com – Pemerintah telah menetapkan 16 proyek strategis nasional (PSN) baru di tahun 2024. Proyek itu akan menjadi pekerjaan rumah (PR) baru bagi pemerintah selanjutnya yang diemban Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, meski berstatus PSN, pembangunan proyek tersebut tidak hanya menggunakan dana negara saja, tetapi justru akan dikerja samakan dengan swasta lewat skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
“Investasinya juga tidak kecil dan punya perencanaan pembangunan yang berlanjut,” ujar Airlangga dalam Rakernas Percepatan PSN di Park Hyatt, Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Dalam 16 PSN itu, terdapat dua program khusus yaitu pembayaran tol tanpa stop atau multi lane free flow (MLFF) dan program integrasi dua operator bandara BUMN Holding InJourney, Angkasa Pura.
“Kami berharap moratorium seluruh proyek strategis nasional dan evaluasi menyeluruh terhadap proyek yang sudah berjalan. Bagaimana efektivitasnya dan manfaat bagi masyarakat. Juga, kaji mendalam dan kritis terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,” kata Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional, belum lama ini.
Walhi menilai, regulasi ini tidak menunjukkan perlindungan lingkungan hidup dan berpotensi merugikan masyarakat lebih luas. Kebijakan pembangunan yang diambil, katanya, berjalan terburu-buru, tanpa memperhatikan aspek lingkungan hidup.
Ada tiga catatan menjadi pertimbangan yaitu pertama, perpres ini dianggap tidak mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, kondisi daya tampung dan daya dukung lingkungan. Skema saat ini dinilai mengabaikan prinsip kehati-hatian yang jadi asas UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, PSN berpotensi menambah konflik di masyarakat. Skema PSN ini berbasis lahan, infrastruktur, bandara, pembangkit listrik, jalan raya, kawasan industri, maupun kawasan ekonomi khusus.
Ketiga, ada potensi kerugian negara karena PSN. Satu hal harus jadi evaluasi pada proyek lampau, yakni, pembangunan usaha pangan skala besar atau food estate yang mengalami kegagalan dan pemanfataan beberapa bandara tak maksimal. “Ini menunjukkan, itu jadi tendensi pemerintah untuk membangun sendiri, bukan untuk kesejahteraan masyarakat.”
“Investasinya juga tidak kecil dan punya perencanaan pembangunan yang berlanjut,” ujar Airlangga dalam Rakernas Percepatan PSN di Park Hyatt, Jakarta, Selasa (14/5/2024).
“Tambahannya dua, MLFF untuk jalan tol, biar jalan tol nggak perlu petugas langsung sensor, tidak perlu nempel, itu juga PSN, tambahan baru. Satu lagi yang InJourney, jadi kumpulan beberapa BUMN untuk project baru. Jadi, hasil ratas yang di bulan Maret, tambah dua lagi, jadi total ada 16 project dan program,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.
Berikut Daftar 16 PSN di 2024
1. Pengembangan Pantai Indah Kapuk Tropical Concept
2. Pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Water Front
3. Pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau
4. Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung
5. Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra, Sulawesi Tenggara
6. Proyek North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur
7. Pengembangan Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate Sulawesi Tengah
8. Pengembangan Kawasan Industri Giga Industrial Park, Sulawesi Tenggara
9. Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang
10. Pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Pulau Galang
11. Pengembangan Kawasan Industri Kolaka Resource, Sulawesi Tenggara
12. Pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah
13. Pengembangan Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD)
14. Pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara
Ditambah dua program yaitu :
1. Pengembangan Teknologi Pembayaran Jalan Tol MLFF
2. Program Integrasi Dua Operator Bandara di bawah Holding BUMN InJourney
Demikian Pekerjaan Rumah (PR) mengawali pemerintahan Prabowo-Gibran.(Ringo)
