MahesaMediaCenter (Jaringan MSM), Kab. Indragiri Hilir Pekanbaru – Gubernur Riau, Abdul Wahid, bersama Wakil Gubernur, SF Hariyanto, menggelar rapat perdana dengan seluruh Pejabat Tinggi Pratama (PTP) atau pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Senin (3/3/2025). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, tersebut membahas berbagai persoalan pemerintahan, terutama terkait transparansi anggaran dan tunda bayar.
Dalam pertemuan ini, Gubernur Abdul Wahid menunjukkan sikap tegas dan berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja secara transparan dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
“Saya ingin kita semua bekerja dengan transparan. Masyarakat harus tahu bahwa pemerintah hadir untuk mereka, bukan sebaliknya. Permasalahan seperti tunda bayar ini harus segera kita selesaikan dengan langkah-langkah konkret,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur juga meminta seluruh kepala OPD untuk melaporkan kendala yang dihadapi dalam realisasi anggaran dan program kerja. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang baik antarinstansi agar pemerintahan berjalan efektif dan tidak ada lagi keterlambatan dalam pembayaran proyek maupun program yang telah dijalankan.
Di sisi lain, Abdul Wahid juga menyoroti persoalan di sektor pendidikan, khususnya terkait kebijakan larangan perpisahan sekolah di luar lingkungan sekolah yang dapat membebani orang tua murid. Ia menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah yang melanggar kebijakan tersebut.
“Kalau ada kepala sekolah yang tetap mengizinkan perpisahan di luar sekolah dan membebani orang tua murid, saya akan ganti kepala sekolahnya. Ini kebijakan yang harus dipatuhi demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Sikap tegas dan transparan yang ditunjukkan Gubernur Abdul Wahid dalam rapat perdana ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan yang ia pimpin bersama Wakil Gubernur SF Hariyanto akan berjalan dengan prinsip akuntabilitas dan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
Dum 0793
